KITASIAR.com – PT Charoen Pokphand Tbk melalui Charoen Pokphand Foundation Indonesia (CPFI) memberikan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp250 juta yang akan digunakan untuk pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha) Se-Sumatera Barat (Sumbar) oleh lembaga filantropi syariah, Bersama Halal Madani (BHM) Sumbar.
“Program ini memang diperlukan guna peningkatan kompetensi juru sembelih halal sehingga nantinya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mengkonsumsi, hal ini juga CSR pertama kami untuk program Juleha,” kata Sekjend CPFI Andi Magdalena saat menyerahkan bantuan tersebut secara simbolis kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah di Istana Kompleks Gubernuran, Jumat (4/3/2022) pagi.
Ia menjelaskan bahwa sejak awal mendengar tentang program Juleha, pihaknya langsung tertarik karena sangat sesuai dengan program PT. Charoen Pokphand dalam menghadirkan pangan sehat dan halal dengan moto Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH).
“Mudah-mudahan ke depan jaminan halal tidak hanya ada di perusahaan-perusahaan besar tapi sampai pada pedagang kecil,” harapnya.
Mahyeldi menjelaskan program Juleha sangat sejalan untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Sumbar dalam rangka memberikan jaminan pangan halal bagi masyarakat.
“Atas nama pemerintah provinsi, saya mengapresiasi dan menyambut baik dukungan dari Charoen Pokphand terhadap program ini,” ujarnya.
Selanjutnya, Kepala Dinas Peternakan Sumbar Erinaldi menyebutkan pelatihan Juleha akan diberikan secara bertahap kepada 400 juru sembelih dan target 1.000 juru sembelih hingga tahun 2024.
“Melalui Juleha ini kita ingin memastikan produk ayam potong di Sumbar ini bisa dipastikan kehalalannya,” jelasnya.
Sementara itu, Direksi BHM Sumbar, Hastrini mengatakan pelatihan akan diberikan beberapa angkatan dengan jumlah peserta disetiap angkatan mencapai 30 orang.
“Untuk tahap awal, pelatihan akan diberikan kepada juru sembelih yang ada di pedagang-pedagang ayam yang ada di Kota Padang. Mulai dari bahan bakunya hingga prosesnya. Peserta akan diberikan sertifikat dan ini juga bisa menjadi syarat untuk pengurusan produk halal nantinya,” tutupnya. (*/ksr)
