Upaya Graduasi Mesti Dipercepat untuk Bersihkan Data KPM PKH Pessel Tidak Layak

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Wendra Rovikto. (Foto: Bambang Putra Niko)

KITASIAR.com – Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Wendra Rovikto mendorong SDM Program Keluarga Harapan (PKH) untuk melakukan graduasi kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak layak lagi.

“Hal ini perlu kita lakukan agar penerima bantuan PKH tepat sasaran,” jelas Wendra, Sabtu (5/2/2022).

Ia menyampaikan sepanjang 2021 lalu, terdapat 700 KPM yang keluar dari daftar penerima manfaat. Mereka keluar secara mandiri dan alamiah maupun graduasi karena kesejahteraan. Sementara, jumlah KPM yang sudah menerima bantuan dari program Kementerian Sosial itu sebanyak 20.750 KPM.

“Untuk itu, ke depan, kami juga mendorong SDM PKH untuk terus melakukan graduasi, hal ini juga menyangkut dengan kinerja rekan-rekan pendamping PKH itu sendiri,” jelasnya.

Bacaan Lainnya

Menurut Wendra, dalam upaya penyaluran bantuan yang tepat sasaran, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran kuat. Masyarakat yang telah hidup dalam taraf mampu diminta untuk keluar dari daftar penerima manfaat secara mandiri.

Jika nanti, masih ditemukan adanya masyarakat yang tidak memenuhi kriteria, maka langkah yang dilakukan oleh SDM PKH tersebut adalah dengan melakukan graduasi paksa serta melakukan pemeriksaan di lapangan.

Lanjut Wendra, sesuai dengan arahan dari Bupati Pesisir Selatan, dalam satu tahun ini, pihaknya ingin membersihkan data-data yang tidak memenuhi kriteria segera dikeluarkan dari daftar.

Sebab, sejauh ini masih saja ditemukan keluarga yang hidup sejahtera masih terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat.

“Di sisi lain, KPM ini juga masih ditemukan di lapangan seperti perangkat pemerintahan, orang kaya. Ini masih kita temukan, inilah fokus kita dalam satu tahun ini, bagaimana data penerima manfaat ini lebih baik dan tepat sasaran. Sehingga tidak ada lagi komplain-komplain dari masyarakat,” ujarnya.

Sebetulnya, kata Wendra, kebijakan untuk penerimaan kuota penerima manfaat PKH sepenuhnya berada di Kemensos. Dinas Sosial sifatnya hanya menindaklanjuti laporan masyarakat. Data-data itu, juga diusulkan ke pemerintah pusat setelah melakukan verifikasi faktual di lapangan.

Namun, yang menjadi persoalan berat saat ini, masih banyak daftar KPM yang tidak memenuhi kriteria masih saja tercatat dalam sistem aplikasi sebagai penerima manfaat. Padahal, kata dia, upaya graduasi sudah dilakukan dengan harapan dapat menghapus data lama yang tidak layak.

“Sehingga, ini kami minta Korwil PKH bisa menindaklanjuti ke Kemensos secara berjenjang,” tuturnya.

Apa itu Graduasi?

Graduasi merupakan berakhirnya kepesertaan sebagai KPM PKH. Graduasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu Graduasi alamiah dan Mandiri.

Graduasi alamiah adalah berakhirnya kepesertaan dikarenakan kondisi KPM PKH sudah tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan. Misalnya, tidak memiliki pengurus kepesertaan, tidak memiliki salah satu komponen kepesertaan (Kesehatan, Pendidikan atau Kesejahteraan Sosial).

Sementara, Graduasi Sejahtera Mandiri adalah berakhirnya kepesertaan KPM PKH karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat dan dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial PKH.

Graduasi Sejahtera Mandiri dapat terjadi baik dari inisiatif KPM sendiri, maupun dorongan dari Pendamping Sosial atau pihak lainnya. Misalnya, KPM menolak bantuan karena merasa mampu, tidak ingin bergantung pada bantuan sosial PKH, dan/atau ingin memberikan kesempatan kepada keluarga lain. (niko/ksr)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *