KITASIAR.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Ermizen meminta pemerintah daerah untuk mengedepankan pembangunan skala prioritas di tahun 2023 mendatang.
Politisi PAN itu, menjelaskan bahwa anggaran yang dibelanjakan dalam berbagai pembangunan hendaknya tepat sasaran, efektif dan efisien.
“Kita ingin seperti itu, ke depan betul-betul dengan skala prioritas,” jelas Ermizen di Painan Kamis.
Hal itu diungkapkan oleh Ermizen dalam kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 yang diselenggarakan di Aula Bappedalitbang. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua dan anggota DPRD, pihak lain yang turut hadir juga dari kepala dan ketua lembaga non pemerintah.
Ermizen menegaskan berkaca dari sejumlah pembangunan dari tahun belakangan, masih banyak pembangunan yang masih belum efektif.
“Seperti di Carocok, itu pasar kita. Itu belum ada ditempati. Yang menempati hanya sapi. Ini terlihat ketika kawan-kawan di komisi melakukan kunjungan lapangan,” katanya.
Selain itu, Ermizen juga mempertanyakan soal kantor perwakilan yang ada di Tapan. Tempat itu, sebut dia hingga kini masih kosong pemanfaatannya dan belum difungsikan sebagaimana mestinya sebagai kantor perwakilan pemerintah daerah bagian selatan.
“Ini bagaimana ke depan, kita bersama-sama dapat memberikan solusi terbaik. Sebab, pembangunan yang dilakukan bukan atas keinginan pribadi, dan jangan dipaksakan,” ucapnya.
Hal lain yang sering ditegaskan oleh Ermizen juga menyangkut pembangunan Rumah Sakit di Kabun Taranak yang masih terbengkalai dan Masjid Terapung yang memerlukan perawatan.
Dia menilai banyak program-program pembangunan yang masih belum berjalan maksimal, padahal menelan anggaran daerah yang cukup besar.
“Ke depan tentu kita ingin bagaimana lebih baik lagi, kita jadikan ini sebagai pembelajaran,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Pesisir Selatan, Mawardi Roska mengapresiasi kehadiran Ketua dan Anggota DPRD. Menurut dia, sejak dini rencana awal dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 mulai dilakukan.
“Diawali dengan RKPD, nanti dilanjutkan dengan Musrenbang. Ini untuk RKPD 2023,” katanya.
Ia menyebutkan saat ini pemerintah daerah sebatas mendengar aspirasi-aspirasi yang disampaikan dari berbagai pihak. Kemudian, aspirasi itu dicatat, dimaknai dan dieksekusi.
Mawardi menjelaskan pemerintah daerah memerlukan perencanaan yang matang dalam melaksanakan pembangunan ke depan. Untuk itu, perlu perencanaan awal dan bukan pembangunan yang dilakukan yang sifatnya teringat saja.
“Dalam filosopi perencanaan, sebuah kegiatan yang direncanakan dnegan baik, tingkat keberhasilannya bisa mencapai 50 persen. Nah, kalau tidak ada perencanaan, maka itu bisa gagal total,” ujarnya.
