Ketua MUI Pessel: Soal Viralnya Pos Retribusi di Depan Masjid Terapung, Pemda Minta Maaf Saja

Ketua MUI Pessel, Asli Saan. (IST)

KITASIAR.com – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat, Asli Saan meminta pemerintah daerah (Pemda) setempat untuk meminta maaf kepada publik terkait masuk Masjid Samudera Ilahi atau Masjid Terapung yang terkesan seolah berbayar.

Faktanya, berbayar yang dimaksud adalah masuk kawasan wisata Carocok Painan dengan tarif Rp5 ribu per orang sesuai amanah dari Perda.

Tetapi, karena tempat pembayarannya berada di depan masjid, sehingga menjadi polemik dan viral di media sosial.

Alhasil, banyak pengunjung maupun netizen mengkritisi bahwa apa yang dilakukan pemerintah daerah kurang tepat dan menimbulkan persoalan.

Bacaan Lainnya

“Jadi, Pemda minta maaf saja, kita carikan jalan keluarnya karena itu salah teknis, selesai itu, jangan cari pembenaran,” jelas Asli Saan dalam sebuah dialog di Padang TV dengan tema yang diangkat ‘Heboh Pungutan Masjid Terapung’ pada Senin (16/5/2022).

Dalam dialog itu juga menghadirkan narasumber lainnya yaitu Safril Syaputra, anggota DPRD Pessel dari Fraksi Golkar dan Ketua PKPS, Sengaja Budi Syukur.

Asli Saan juga mengatakan bahwa klaim promosi gratis karena viralnya Masjid Terapung juga dinilai kurang tepat.

“Kalau saya, promosi itu ya promosi dengan yang baik, bukan negatif. Promosi kalau yang positif oke, masjidnya bagus, destinasi wisatanya bagus, indah dan sukses. Tapi, kalau promosinya negatif, saya tidak setuju,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Asli kembali menegaskan sebaiknya pemerintah daerah melakukan permintaan maaf saja kepada publik dan memindahkan pos retribusi masuk kawasan wisata ke tempat semula, bukan di depan masjid.

“Selama ini belum ada terdengar permintaan maaf, minta maaf saja karena itu salah teknis, selesai itu, umat itu apalagi orang islam pemaaf,” katanya.

Menurutnya, dia mengetahui bahwa sangat tidak mungkin pemerintah daerah memungut biaya kepada orang mau salat di masjid. Tetapi, karena persoalan salah teknis terkait posisi penjualan tiket atau karcis masuk wisata terpusat di depan masjid, itu yang perlu diperbaiki dengan cara memindahkannya ke posisi semula.

“Sekarang viralnya ke mana-mana, bahkan sampai orang luar negeri mengetahui. Jadi pemda minta maaf aja, kita akan carikan jalan keluarnya karena itu salah teknis, itu aja. Selesai itu,” katanya lagi.

Asli juga sempat menceritakan bahwa ia mendorong bupati sebelumnya, Hendrajoni untuk pembangunan tempat ibadah di tempat wisata tersebut.

Kala itu, sebutnya, ia berkomunikasi dengan Hendrajoni agar pembangunan masjid terapung jangan menjadi polemik dengan adanya pungutan uang.

Fungsi masjid untuk umat beribadah dan tidak boleh disangkut pautkan dengan uang. Lagi, pula masjid dengan anggaran dari APBD kurang lebih sebesar Rp27,5 miliar itu juga mendukung pengembangan konsep wisata halal di daerah.

Meski demikian, dari pro dan kontranya viralnya Masjid Terapung di media sosial Facebook dan lainnya, bahkan ada netizen yang menyebut Pemda tidak perlu meminta maaf.

“Enak saja nyuruh minta maaf, apakah Pemda menuduh orang atau tempat jual karcis itu milik orang. Atau mentampeleng orang atau macaruikkan pengunjung, coba apa yang akan disampaikan kalimatnya, Oiii masyarakat Pessel yang kontra maafkan kami tentang kejadian di Carocok maafkan kami beribu maaf,” tulis Rusli Dt Rajo Batuah mengomentari soal adanya pernyataan Ketua MUI Pessel meminta Pemkab setempat untuk meminta maaf itu.

Sebagai masyarakat Pessel, ia sudah memahami persoalan yang terjadi karena retribusi resmi yang dipungut adalah untuk masuk kawasan wisata dan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Jadi, bagaimana dengan orang yang menviralkan yang tidak benar itu, bagaimana coba? katanya masuk salat ke masjid bayar Rp5 ribu, padahal tidak demikian, kalau bisa datalah yang kontra itu, berapa jumlahnya biar jelas untuk minta maaf, kalau ke saya tidak perlu,” ulasnya. (niko)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *