KITASIAR.com – Ketua DPW Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan (PKPS) Sumatera Barat, Sengaja Budi Syukur mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan mesti berbenah untuk mengelola kawasan wisata Carocok Painan lebih baik.
Viralnya Masjid Samudera Ilahi atau Masjid Terapung seolah masuk masjid berbayar Rp5 ribu beberapa waktu lalu hendaknya dijadikan sebagai sebuah pembelajaran dan pembenahan di sektor wisata.
Menurutnya, pemerintah daerah jangan marah saat dikritik warga dan netizen.
“Dengan adanya berita viral itu, kami yakin dan percaya, ini adalah sebagai dasar untuk melakukan pembenahan bagaimana langkah-langkah ke depan, sehingga jangan salah langkah lagi seperti ini,” jelas Budi Syukur dalam sebuah dialog di Padang TV, Senin (16/5/2022) yang turut sebagai salah satu narasumber.
Budi Syukur mengatakan bahwa ia sangat cinta dengan daerah Pesisir Selatan yang berjuluk sejuta pesona itu. Dia ingin daerah pariwisata tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik untuk mendongkrak ekonomi masyarakat melalui UMKM dan pelaku usaha lain.
Bahkan, dalam sebuah acara Rakernas PKPS, ia juga turut mendorong agar semua masyarakat Pesisir Selatan wajib untuk mempromosikan daerah wisatanya.
Terkait viralnya masjid terapung di kawasan wisata Carocok Painan seolah masuk masjid berbayar tersebut hendaknya diambil dengan pemikiran yang positif.
“Mari kita berpikir positif, jangan ada ini fitnah, ini kondisi politik dan sebagainya, jadikan sebagai dasar untuk pembenahan. Kemudian, juga banyak langkah teknis yang harus dilalui,” katanya.
Lanjut dia, kalau bicara soal masjid, contoh kecil saja bahwa di Kota Padang juga banyak masjid yang bagus-bagus yang berada di kawasan wisata, namun tidak ada disangkut pautkan dengan pungutan.
Namun, di Pesisir Selatan, pos retribusi untuk masuk kawasan wisata Carocok yang sebelumnya terpusat di depan masjid Samudera Ilahi itu dinilai kurang tepat.
Untuk itu, Budi Syukur meminta penempatan pos retribusi masuk kawasan wisata harus dijauhkan dari lokasi masjid untuk menghindari isu-isu negatif yang sangat mudah diviralkan netizen di media sosial.
Jika, penempatan pos retribusi tersebut sebagai pendongkrak dan mengurangi kebocoran PAD, kata Budi pemerintah daerah juga perlu membenahi kawasan dengan sarana dan prasarananya.
“Dengan adanya sarana dan prasarana yang lebih luas dan memadai tentu ada efek yang akan diraih, misalnya tumbuhnya UMKM, kegiatan ekonomi dan lainnya, jadi meningkatkan ekonomi kita bisa tumbuh dan berkembang. Tentu rumah makan dan resto yang dikenakan pajak itu akan meningkat. Kalau kami menghitung pajak rumah makan itu bisa 18 persen dari pajak yang harus dibayarkan, jika dibandingkan dengan lima ribu masuk kawasan wisata itu itu jauh lebih kecil,” ulasnya.
Untuk itu, pemerintah daerah harus mampu melakukan perubahan dengan langkah-langkah besar dengan pengelolaan kawasan wisata secara profesional.
Pengelolaan Kawasan Wisata oleh Pihak Ketiga
Ketua DPW PKPS Sumatera Barat Periode 2021-2024 ini menyarankan agar pengelolaan kawasan wisata diserahkan kepada pihak ketiga dengan bagi hasil yang jelas.
Perlu pembenahan agar pariwisata Pesisir Selatan semakin lebih baik dan dikunjungi banyak orang dengan ragam keindahan dan pesonanya.
“Yang terjadi saat ini tentu jadi pembenahan bagaimana pariwisata di Pesisir Selatan itu bagus, dilaksanakan secara profesional. Misalnya, di kawasan wisata itu diberikan pihak ketiga untuk menanganinya. Artinya, jelas bagi hasilnya dengan pemerintah daerah jangan sampai ikut langsung dari dinas terkait yang mengumpulkan uang masuk wisata tersebut, dan itu juga menimbulkan efek negatif dari pemikiran masyarakat luar,” tuturnya. (niko)
