BPBD Pesisir Selatan Minta Pemerintah Nagari Tidak Ragu Alokasikan Anggaran Penanggulangan Bencana

Salah satu akses jalan di Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat terendam banjir, Kamis (22/9/2022) pagi. (Kitasiar.com/Niko)

KITASIAR.com – Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat Doni Gusrizal meminta pemerintah nagari tidak ragu-ragu untuk mengalokasikan anggaran terkait penanggulangan bencana.

Tiap nagari diharapkan bisa membentuk Kelompok Siaga Bencana (KSB) sebagai pasukan yang akan mengurusi kebencanaan di masing-masing wilayah.

Doni menegaskan wali nagari jangan merasa ragu karena hal itu juga sudah diatur melalui regulasi dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

“KSB ini pasukan atau teman-teman kita yang langsung bisa berurusan dengan masyarakat, KSB ini juga dalam perlindungan nagari, sehingga mereka bisa bergerak dengan anggaran nagari,” kata Doni, Jum’at (23/9/2022).

Bacaan Lainnya

Sejauh ini, nagari yang sudah dinyatakan mandiri dan berbadan hukum terkait pembentukan KSB jumlahnya hanya 25 nagari. Sedangkan, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 15 kecamatan dan 182 nagari memanjang dari utara Kecamatan Koto XI Tarusan hingga ke Selatan, Kecamatan Silaut.

“Justru itu, kita sangat berharap, tiap nagari di Pessel ini harus ada KSB,” tegas Doni.

Ia mengatakan selain sudah membuat surat imbauan dari Bupati Pesisir Selatan, di samping itu sebetulnya juga ada aturan atau regulasi dari Kemendes PDTT, dimana dana nagari juga bisa dimanfaatkan untuk bencana alam.

“Jadi tidak usah ragu-ragu, karena memang kekuatan hukumnya ada,” katanya lagi.

Sejak dulu, BPBD Pesisir Selatan sudah berusaha untuk melakukan pembinaan kepada KSB di nagari. Pembinaan dilakukan agar Sumber Daya Manusia (SDM) dari KSB mampu mencegah dan meminimalisir dampak buruk akibat bencana alam.

KSB dinilai memiliki peran penting di tiap nagari dalam memberikan sosialisasi, memberikan pertolongan maupun upaya mitigasi bencana pada masyarakat sekitar.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengarahkan penggunaan dana desa 2022 pada percepatan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) Desa.

Dikutip dari situs kemendesa.go.id, tahun 2022 dana desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi nasional dan penanganan bencana sesuai kewenangan desa.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini membeberkan prioritas penggunaan dana desa untuk Tahun Anggaran 2022 itu pada Sosialisasi Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022 di Yogyakarta.

“Pencapaian tujuan SDGs Desa sebagai arah kebijakan pembangunan desa sudah barang tentu mencakup pemanfaatan dana desa,” ucapnya.

Gus Halim menjabarkan, dana desa diarahkan untuk percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, yaitu meliputi pemulihan ekonomi nasional dengan program-program prioritas nasional.

Termasuk dalam prioritas ini ialah mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.

(nik/ksr)

BACA DAN IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *