KITASIAR.com – Bebas sumbangan komite untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sederajat yang direncanakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat akan segera direalisasikan.
Memasuki bulan ketiga 2022 ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pessel masih mencari variabel yang tepat terhadap skema penyaluran subsidi bebas komite itu.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Pessel Salim Muhaimin mengatakan hingga kini yang bebas sumbangan komite adalah siswa untuk jenjang SD dan SLTP.
“Sementara, untuk tingkatan SLTA, kita masih dalam upaya perampungan peraturan bupati terkait soal itu,” jelas Salim kepada wartawan, Senin (22/3/2022) di Painan.
Kata dia, rencananya pemerintah daerah akan mengalokasikan dana untuk membantu menanggulangi sumbangan komite yang selama ini dilakukan di sekolah.
Untuk SD dan SLTP, pemerintah daerah pada 2022 mengucurkan dana sebesar Rp5,7 miliar untuk subsidi bebas komite dan memenuhi kebutuhan dalam peningkatan sumber daya peserta didik di sekolah.
Sementara, jumlah dana untuk bebas komite khusus untuk SLTA Salim mengaku belum bisa memprediksi. Pasalnya, hingga kini pihaknya masih sedang melakukan pembahasan serta telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan melakukan rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Meski begitu, mantan Kepala SMAN 3 Painan itu optimis bahwa realiasi untuk bebas komite bagi tingkat SLTA dapat ditunaikan memasuki awal ajaran baru atau Juli 2022.
“Kita perkirakan awal ajaran baru sudah oke, Ranperbupnya. Sehingga dengan variabel yang sedang kita kaji ini, sumbangan komite di sekolah ditanggulangi oleh pemerintah daerah melalui APBD,” ujarnya.
Lebih lanjut Salim menjelaskan bahwa sumbangan komite yang diambil melalui kesepatakan atau musyawarah antara pihak sekolah dengan orangtua siswa, selama ini uangnya lebih banyak digunakan untuk keperluan dalam hal pembayaran guru honor, kegiatan ekstrakurikuler sekolah serta kegiatan pengembangan diri peserta didik melalui pembinaan.
“Saya juga tidak mengetahui berapa jumlah sumbangan komite itu. Nah, itu tergantung dari masing-masing sekolah. Yang jelas untuk siswa kurang mampu, kalau tidak salah sudah bebas komite. Tapi, coba tanya dulu ke Cabdin Wilayah VII yang membawahi SLTA, ke pak Mahyan,” ucapnya.
Salim mengatakan seandainya alokasi anggaran hibah dari pemerintah daerah ke Provinsi yang ditujukan untuk membantu penanggulangan bebas komite di tingkat SLTA Pessel dan keperluan penyelenggaraan pendidikan telah rampung harus ada timbal balik yang diperoleh.
“Jadi, kita tidak sekadar memberi uang, tidak. Pertanyaannya, uang yang diberikan itu untuk apa?. Ya, dalam rangka peningkatan pengembangan diri peserta didik, itu yang penting. Nah, di sekolah-sekolah ada program tahfiz, kegiatan lomba olimpiade science, seni, olahraga, penelitian siswa, kebutuhan bahasa. Nah itu yang kita sentuh,” terangnya.
“Jadi, tidak asal beri saja uangnya,” tegas Salim.
Supaya hibah yang bakal disalurkan lebih tepat sasaran ke tingkatan SLTA, sebut salim pihaknya akan menentukan variabel yang jelas.
“Kita juga buat formulasi, jika diberikan juga untuk SLTA, maka juga ada peningkatan anak-anak lulus perguruan tinggi. Jadi, uang itu bisa digunakan untuk pembinaan anak-anak. Jadi, Harus ada variabel yang jelas,” sambungnya.
Meski Ranperbup soal itu belum rampung, Salim menyebutkan yang bebas komite untuk tingkat SLTA rencananya hanya untuk siswa kurang mampu.
Dikatakan, Dinas Sosial setempat juga sedang melakukan pendataan terhadap anak-anak kurang mampu tersebut, sehingga berdasar data yang valid, pihaknya dapat memastikan besaran dana yang akan disalurkan.
Terpisah, Kepala Cabang Dinas (Cabdin) Pendidikan Wilayah VII Pesisir Selatan, Mahyan mengatakan selama ini bebas sumbangan komite untuk siswa kurang mampu khusus jenjang SLTA sudah lama diterapkan.
Dalam berbagai pertemuan dan kesempatan dengan para kepala sekolah, Mahyan selalu mengimbau agar tidak mengambil sumbangan komite untuk anak kurang mampu.
Namun, secara instansi, ia mengaku tidak pernah menyurati secara tertulis ke sekolah.
“Kalau bebas komite untuk anak kurang mampu di SLTA itu sebetulnya sudah lama kita lakukan. Tapi, kalau mengeluarkan semacam surat edaran untuk itu, belum. Kita hanya menyampaikan secara lisan melalui beberapa pertemuan di sekolah,” ujarnya.
Kepsek SMKN 1 Painan Dukung Upaya Pemkab Bebaskan Uang Komite
Informasi terkait bebas komite yang direncanakan pemerintah daerah menyentuh tingkat SLTA juga disambut positif oleh Kepala SMKN 1 Painan, Syamsul Mardan.
“Kalau memang ada danah hibah daerah Pesisir Selatan, kami secara prinsip akan sangat mendukung. Ya, karena memang sumbangan komite ini terkadang juga menjadi dilema,” katanya.
Syamsul mengatakan upaya pemerintah daerah dalam hal membantu penanggulangan sumbangan komite untuk SLTA juga berdampak positif dalam pengelolaan keuangan yang lebih jelas dan terukur serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
Kalau bicara soal keuangan sekolah, sebenarnya kata Syamsul memang sudah ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam penggunaannya juga telah diatur sedemikian rupa. Sehingga, kekurangan maupun biaya yang tidak diakomodir melalui BOS dibayarkan melalui sumbangan komite.
Sumbangan komite itu, jelas Syamsul juga melalui proses musyawarah dan kesepakatan antara orangtua siswa dengan perwakilan komite sekolah.
“Uang komite digunakan untuk bayar guru honor, termasuk penguatan yang dilakukan siswa, kegiatan yang meyangkut kompetensi siswa,”sambungnya.
Meski demikian, lanjut dia tidak semua orangtua siswa yang memberikan sumbangan komite. Sebanyak 20 persen anak SMKN 1 Painan yang berasal dari keluarga kurang mampu saat ini bebas uang komite.
“Sebab kita tidak ingin anak kurang mampu terbabani dengan komite. Kita juga tidak ingin anak-anak tingkat SLTA putus sekolah karena itu,” tuturnya. (niko/ksr)