KITASIAR.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat mendorong pemerintah nagari untuk memaksimalkan pemanfaatan dana desa (DD) program ketahanan pangan pada lima komoditi yang dipasok dari luar.
Kepala DPMDPPKB Pessel, Zulkifli menjelaskan pemanfaatan dana desa untuk program ketahanan pangan tersebut sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022.
Pada tahun 2022 ini, pemerintah menerbitkan kebijakan terkait pemanfaatan 20 persen dana desa untuk program ketahanan pangan dan hewani.
“Kami mendorong bagaimana nagari di Pessel dapat mengembangkan lima komoditi, yang selama ini selalu kita pasok dari luar. Diantaranya ikan air tawar, cabai, bawang, sayur-sayuran dan telur ayam ras, itu semua kita pasok dari daerah luar,” jelas Zulkifli di Painan, Senin (29/8/2022).
Dia menilai 20 persen DD untuk ketahanan pangan tersebut bukan untuk habis sesaat. Namun, pemanfaatannya bisa berkelanjutan dalam rangka membantu meningkatkan ketahanan pangan di masing-masing nagari.
“Makanya, yang paling utama adalah program yang betul-betul menyentuh dan dibutuhkan di tengah masyarakat. Contoh kita Kabupaten Pesisir Selatan, ada lima komoditi yang saya sebutkan tadi,” katanya lagi.
Lebih lanjut disampaikan, pemerintah nagari sebaiknya mengarahkan dana desa sebesar 20 persen itu untuk pengembangan lima komoditi seperti ikan air tawar, cabai, bawang, sayur-sayuran dan telur ayam ras.
Baik secara per orang atau kelompok nagari dapat menggunakan DD itu untuk masyarakat dalam mengembangkan lima komoditi tersebut. Ia menghitung jika saja itu termanfaat dengan baik dan menghasilkan maka terjadi perputaran uang yang cukup besar.
“Kalau bisa wali nagari ini mengarahkan dananya kepada komoditi yang kita pasok dari luar itu, berapa dana nagari yang dibawa orang keluar. Kami total Rp15 miliar per satu bulan, itu dana orang Pesisir Selatan dibawa orang keluar. Jadi seperti itu,” ujarnya.
Zulkifli mengatakan pemerintah nagari hendaknya dapat dengan arif menggunakan DD 20 persen untuk program ketahanan pangan dan hewani. Pihaknya juga telah membuat Juklak dan Juknis untuk program itu.
“Kami sudah buat dalam bentuk program, kami kirim ke wali nagari, silahkan mereka memilih, apa yang sesuai dengan kelebihan wilayahnya dan apa faktor unggulan di wilayahnya,” sebutnya.
Zulkifli memberikan contoh terkait pengembangan ikan air tawar, maka masyarakat atau kelompok dapat membuat kolam atau dalam bentuk demplot. Lalu, bagi daerahnya yang memerlukan penanaman cabai juga bisa membuat kelompok untuk penanaman cabai.
“Atau untuk ternak ada itik, ayam, mungkin itu bisa dilakukan, tapi kami sangat melarang wali nagari untuk hal-hal fisik, contoh membangun jalan usaha tani, membangun pengairan ini dan itu, kami tidak berikan izin satu pun nagari di Pesisir Selatan untuk hal-hal seperti itu,” tuturnya.
(niko/ksr)
