KITASIAR.com – Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Rusma Yul Anwar menegaskan sosialisasi Rencana Kontingensi Gempa Bumi dan Tsunami jangan sampai menjadi kabar penakut dan menimbulkan kepanikan massal bagi masyarakat.
Diakui Bupati bahwa daerah Pesisir Selatan memang salah satu daerah yang rawan bencana. Sehingga yang perlu disiapkan adalah kesiapsiagaan diri sejak dini dengan mempedomani SOP yang telah disusun di dalam sebuah dokumen Rencana Gempa Bumi dan Tsunami.
Hal ini disampaikan Rusma Yul Anwar saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Rencana Kontigensi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami yang digelar oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama BPBD Pesisir Selatan, Kamis (9/8/2023) di Saga Murni Hotel.
“Kontingensi itu adalah suatu ketidakpastian. Bisa terjadi atau tidak. Cuma, kita sebagai warga yang tinggal di kawasan daerah rawan bencana perlu kesiapsiagaan,” jelasnya.
Untuk itu, bupati berpesan kepada para peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi untuk dapat menyampaikan informasi tersebut dengan bijak.
Informasi yang disampaikan kepada masyarakat, kata Bupati jangan seolah Bencana Gempa Bumi dan Tsunami itu terjadi. Tetapi, perlu memberikan pencerdasan kepada masyarakat untuk kesiapsiagaan diri dalam menghadapi segala potensi bencana yang tidak tahu kapan pasti terjadinya.
“Bukan berarti kita pasrah dengan segala potensi bencana. Seandainya bencana itu terjadi, kita punya SOP. Jadi, jangan sampai salah menyampaikan informasi, sehingga tidak ada kepanikan massal. Kita siapkan mental kita untuk hidup di daerah rawan bencana. Dan dokumen yang selesai dibuat ini jangan juga menjadi hiasan di rak buku,”
“Masing-masing kita menyampaikan informasi kepada keluarga dan masyarakat sekitar, tapi tidak memberi kabar petakut agar tidak muncul permasalahan baru dan korban baru,” terang Rusma.
Begitu juga dengan masing-masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah, perlu memahami masing-masing peran.
“BPBD tahu dengan tugasnya, Dinas Sosial juga. Mereka harus paham dengan tugasnya. Mudah- mudahan ini menjadikan tanggung jawab kita bersama, tapi bukan sumber ketakutan.
Kita siapkan diri, untuk menyelamatkan diri sendiri, keluarga dan tetangga,” ujarnya.
Lanjut bupati, sepanjang tahun 2023 ini, bencana alam yang paling sering melanda daerah Pesisir Selatan adalah banjir.
Di tahun ini, telah terjadi bencana banjir sebanyak 5 kali di 15 kecamatan. Itu merupakan bencana terbanyak yang terjadi dibandingkan dengan daerah lain di kabupaten/kota di Sumatera Barat.
Dalam kegiatan sosialisasi itu, turut dihadiri oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Asli Chaidir, Direktur Peringatan Dini BNPB, Kalaksa BPBD, perwakilan Kapolres dan Kodim 0311, serta kepala OPD dan stakeholder terkait sebagai peserta kegiatan sosialisasi.
Dalam kesempatan itu, Direktur Peringatan Dini BNPB menjelaskan kegiatan sosialisasi ini merupakan rangkaian dari pelaksanaan penyusunan Rencana Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Selatan.
Kegiatan tersebut terselenggara yang dibiayai melalui pinjaman Bank Dunia (World Bank). Dilaksanakan secara serentak di 30 Kabupaten/kota di Indonesia.
Kegiatan awal dimulai dengan rapat persiapan, lalu dilanjutkan dengan penyusunan draft nol, finalisasi, semiloka dan sosialisasi.
Dokumen Rencana Kontingensi Gempa Bumi dan Tsunami tersebut merupakan sebagai pedoman ketika menghadapi bencana.
“Di dalam dokumen ini ada skenarionya, logistik, SDMnya, komandonya siapa berbuat apa,” katanya.
Selanjutnya, dokumen kontingensi itu dapat direview kembali dengan kesepakatan bersama.
“Dokumen ini tidak dokumen mati, bisa direview diperbarui dan disepakati bersama untuk dipedomani selanjutnya. Ketika ini disepakati, bagaimana ini bisa diuji coba, ini dilakukan dalam bentuk simulasi,” tuturnya.
Direktur Peringatan Dini BNPB mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah turut serta melakukan penyusunan Rencana Kontingensi Gempa Bumi dan Tsunami.
Penyusunan ini sebelumnya melibatkan banyak pihak yaitu Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan stakeholder terkait dengan pendampingan dari Fasilitator dari BNPB.
Sementara, Anggota Komisi VIII DPR RI, Asli Chaidir mengatakan bahwa sebagai mitra dari BNPB, pihaknya berharap sosialisasi Rencana Kontingensi Gempa Bumi dan Tsunami dapat memberikan pemahaman kepada berbagai pihak.
Pemerintah daerah melalui BPBD juga dapat melakukan respon cepat saat bencana terjadi. Ia juga mendorong dokumen yang telah disusun secara bersama dapat direview dan ditindaklanjuti menjadi peraturan bupati.
“Pesisir Selatan ini adalah daerah rawan bencana, maka kita harus cepat tanggap. Dokumen itu bisa direview secara berkala, berkomitmen bersama pemangku kepentingan, baik masyarakat dan lembaga khusus terkait bencana,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Rusma Yul Anwar bersama Direktur Peringatan Dini BNPB akhirnya melakukan penandatanganan berita acara Dokumen Rencana Kontingensi Gempa Bumi dan Tsunami. (niko)
