Pessel Bersiap Menuju Kabupaten Layak Anak Predikat Nindya, Ini Respon Bupati Rusma Yul Anwar

Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar bersama Kepala OPD saat mengikuti kegiatan penilaian verifikasi lapangan secara zoom meeting dengan Tim Penilai Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Rabu (7/6/2023) di ruang video confrence Dinas Kominfo Pessel. Foto/Niko.

KITASIAR.COM- Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Sumatera Barat bersiap menuju Kabupaten Layak Anak (KLA) predikat Nindya. Pada tahun sebelumnya, daerah ini meraih predikat KLA Madya yang diserahkan oleh Deputi PHA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada Agustus 2022.

Tahun ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kembali melakukan verifikasi Lapangan Hibryd evaluasi KLA 2023. Kegiatan ini dilakukan secara zoom meeting di ruang video confrence Kominfo pada 7 Juni 2023.

Penilaian KLA langsung dihadiri oleh Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar, Sekretaris Daerah, Mawardi Roska serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Instansi Vertikal, Badan Usaha dan Media Massa.

Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar mengatakan pemerintah daerah terus berupaya melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara berkelanjutan.

Bacaan Lainnya

Kata Rusma, meski pemerintah pusat memberikan penilaian dan muaranya berwujud penghargaan-penghargaan yang akan diraih, tapi pada utamanya bukan soal itu.

“Sebenarnya pemenuhan hak-hak anak ini telah kami lakukan di Pesisir Selatan. Dahulunya, pendahulu kami menginisiasi kegiatan ini bukan karna faktor adanya penghargaan yang ingin diraih. Tapi lebih melihat kegiatan ini didorong bagaimana anak-anak di Pesisir Selatan, menjalani kehidupan secara layak,” jelas Bupati kepada tim penilai saat memberikan paparan terkait upaya-upaya pemenuhan anak.

Pemerintah daerah berterimakasih karena adanya penguatan dari pemerintah untuk menjamin kepastian dari hak anak.

“Untuk itu, kami langsung menyikapi positif dari apa yang diinisiasi pemerintah pusat itu. Kami juga sudah memiliki perturan yang jelas. Pemenuhan hak anak itu bukan sebatas kata-kata dan wacana. Dan kami kami juga mempersiapkan segala upaya dan langkah,” katanya lagi.

Dalam penilaian KLA ini meliputi lima kluster. Kluster 1 adalah Hak Sipil dan Kebebasan. Kluster 2 merupakan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.

Sementara, kluster 3 menitikberatkan kepada Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Kluster 4 terkait Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya. Dan terakhir kluster 5 mengenai Perlindungan Khusus.

Lebih lanjut, penilaian KLA untuk Kabupaten Pesisir Selatan tersebut melingkupi beberapa aspek. Mulai dari sisi kelembagaan, dukungan anggaran, dunia usaha dan media.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPrPA), Pesisir Selatan, Wendra Rovikto mengatakan pelaksanaan verifikasi lapangan KLA yang dilakukan tim ketementrian terkait juga menilai sejauh mana data-data yang telah diinput oleh seluruh OPD, pemangku kepentingan yang ada hubungannya dengan anak maupun instansi vertikal, dunia usaha serta media berkesesuaian.

Proses penginputan data itu telah dimulai sejak Februari-Maret 2023 lalu dengan melibatkan semua pihak. Hal itu sambung Wendra bermaksud untuk kesepahaman bersama terkait KLA.

“Artinya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pemberbadayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tapi tanggungjawab bersama dalam merencanakan, menggangarkan serta melaksanakan kegiatan,”

“Kami dari gugus tugas juga mengucapkan terimakasih atas peran aktif seluruh OPD dan pimpinan daerah. ini menujukkan komitmen yang kuat untuk mewujudkan Pesisir Selatan sebagai Kabupaten Layak Anak,” ucapnya.

Jika pun nanti, Pesisir Selatan meraih KLA predikat Nindya melalui penilaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, maka itu sebut Wendra adalah bonus.

“Kita berharap dengan langkah-langkah konkrit yang kita lakukan, ke depan bagaiamana bisa menekan angka kasus terhadap anak, jikapun ada kasus kita akan tuntaskan dengan baik akan melibatkan semua pihak, bukan berarti tanpa kasus, tapi bagaimana kasus yang ada ini bisa ditangani sesuai undang-undang perlindungan anak,” tuturnya.

Seiring dengan berbagai kegiatan sosialiasi yang dilakukan dinas PPrPA, saat ini kata Wendra secara perlahan masyarakat sudah mulai bersuara untuk menyampaikan kasus-kasus anak yang selama ini terkadang didiamkan.

Dinas PPrPA Pesisir Selatan mencatat kasus kekerasan terhadap anak sepanjang 2018-2022 selalu berflutuaktif.

Kasus tertinggi terjadi pada 2018 dengan jumlah 85 kasus. Kemudian tiga tahun berikutnya berturut-turut mengalami penurunan yaitu 54 kasus pada 2019.

Pada 2020 menurun menjadi 52 kasus dan 42 kasus di 2021. Sementara, pada 2022 kasus kekerasan terhadap anak kembali melonjak menjadi 74 kasus.

“Untuk 2023, saat ini datanya sedang kami rekap. Kita akan terus berupaya untuk menekan angka kasus terhadap anak. Pemenuhan hak anak ini terus kita lakukan karena anak adalah aset bangsa, generasi yang akan memimpin bangsa ke depan, untuk itu masa depannya jangan sampai dirugikan,” tutupnya (niko)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *