KITASIAR.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Tahapan Logistik Pada Pemilu Tahun 2024 di Hotel Saga Murni Sago, Senin (11/12/2023).
Rakor dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Pesisir Selatan, Anggota KPU Pesisir Selatan, Perwakilan Kejari Pesisir Selatan, Polres Pesisir Selatan, Kodim 0311/Pesisir Selatan, Dinas Perhubungan Pesisir Selatan, Satuan Pol PP dan Damkar Pesisir Selatan, Badan Kesbangpol Pesisir Selatan, dan Panwaslu Kecamatan se-Pesisir Selatan.
Narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Akademisi Universitas Andalas (Unand), Beni Kharisma Arrasuli dan Mantan Anggota Bawaslu Sumbar, Elly Yanti.
Kepala Sub Bagian Administrasi Bawaslu Pesisir Selatan, Azhari dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini dilakukan sebagai upaya meminimalkan dan memetakan potensi pelanggaran pada tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik pada Pemilu 2024.
Selanjutnya, untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada panwaslu kecamatan khususnya dalam pengelolaan barang dugaan pelanggaran tahapan logistik pada Pemilu 2024.
Diharapkan melalui kegiatan ini juga bisa meningkatkan sinergitas antara Bawaslu Pesisir Selatan dengan stakeholder terkait tentang pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik serta penanganan dugaan pelanggaran tahapan logistik lainnya di Pemilu 2024.
Ketua Bawaslu Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi menambahkan selain pengawasan tahapan logistik, saat ini ada beberapa pengawasan yang sedang dilakukan oleh pengawas pemilu diantaranya pengawasan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), pengawasan proses penerimaan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) oleh KPU Pesisir Selatan, dan pengawasan tahapan kampanye.
“Saat ini, intensitas kegiatan pengawas pemilu semakin tinggi, untuk itu pengawas pemilu di kecamatan dan nagari (desa adat) diminta untuk terus mempersiapkan diri dan selalu menjaga kesehatan,” ucapnya.
Afriki juga meminta kepada pengawas pemilu di tingkat kecamatan maupun nagari untuk terus membangun komunikasi yang baik serta meningkatkan koordinasi dengan sesama pengawas pemilu dan stakeholder terkait lainnya seperti PPK, PPS, Kepolisian, dan TNI dalam melakukan pengawasan setiap tahapan pemilu yang sedang berlangsung.
Selain itu, pengawas pemilu di kecamatan dan nagari juga harus berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat agar mau untuk melaporkan kepada pengawas pemilu terkait setiap dugaan-dugaan pelanggaran atau potensi pelanggaran pemilu yang terjadi di lapangan.
“Partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan mengingat mengingat keterbatasan jumlah pengawas pemilu di setiap kecamatan yakni hanya ada tiga orang dan di setiap nagari hanya ada satu orang,” tuturnya. (jef)
