KITASIAR.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, menggelar forum bertajuk Penguatan Kelembagaan dalam Rangka Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas, Responsif, Sinergi, dan Adaptif di Hotel Saga Murni, Selasa (12/8/2025).
Kegiatan ini digelar pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memutuskan pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Forum ini diikuti 85 peserta dari unsur Forkopimda, partai politik, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, sekolah menengah, serta media massa.
Hadir sebagai narasumber antara lain Direktur DEEP Indonesia Neni Nur Hayati, staf ahli Bupati Pesisir Selatan Gunawan, dosen Hukum Tata Negara FH Unand Beni Kharisma Arrasuli, serta dosen FISIP Unand Andri Rusta.
Ketua Bawaslu Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi, menegaskan bahwa penguatan kelembagaan pemilu harus dilakukan secara menyeluruh.
“Pendidikan politik harus tetap digiatkan, terutama kepada masyarakat dan mahasiswa. Penguatan ini penting, baik di sisi teknis pelaksanaan oleh KPU, pengawasan oleh Bawaslu, maupun partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Afriki menambahkan, meski diskusi publik soal putusan MK telah banyak dilakukan, arah kebijakan pemisahan pemilu nasional dan lokal masih belum jelas.
“Kita perlu memastikan setiap perubahan kebijakan berdampak positif pada kualitas demokrasi,” katanya.
Anggota Bawaslu Pesisir Selatan, Bambang Putra Niko, menjelaskan bahwa putusan MK Nomor 135 membawa konsekuensi besar bagi tata kelola pemilu.
“Sebelumnya, pemilih mencoblos lima surat suara sekaligus. Ke depan, pemilu nasional hanya tiga surat suara. Ada dua isu besar yang muncul, yakni permasalahan hukum masa transisi dan peralihan jabatan,” tuturnya.
Kepala Sekretariat Bawaslu Pesisir Selatan, Rinaldi, mengatakan forum ini bertujuan meningkatkan kapabilitas kelembagaan, memperkuat koordinasi, serta mendorong kolaborasi efektif dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Harapannya, gelaran ini dapat menampung informasi dan menganalisis tata kelola penyelenggaraan pemilu agar lebih baik ke depan,” ujarnya.
Selain forum diskusi, Bawaslu Pesisir Selatan juga terus menggencarkan pengawasan partisipatif, termasuk menyasar siswa sekolah menengah atas sebagai pemilih pemula. Targetnya, demokrasi di Pesisir Selatan bisa tumbuh berkembang lebih baik. (jef)
