Anggota DPRD Novermal Yuska Datangi Disdik Sumbar, Pertanyakan Honor GTT dan PTT di Pessel

Novermal Yuska
Anggota DPRD Pesisir Selatan, Novermal Yuska bersama Kadis Pendidikan Sumbar, Barlius. (ist)

KITASIAR.com – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesisir Selatan (Pessel), Novermal Yuska merasa prihatin dengan nasib ratusan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) tingkat SMA di daerah itu.

Keprihatinan itu soal belum cairnya hak honor para GTT dan PTT. Pasalnya sudah empat bulan honor mereka belum kunjung dicairkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Menindaklanjuti hal tersebut, Novermal pergi ke Kota Padang. Pada Rabu (31/8/2022) dia mendatangai Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumbar di Jalan Sudirman.

Politisi PAN itu bertemu langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, Barlius.

Bacaan Lainnya

“Saya menanyakan persoalan nasib guru honor SMA Negeri se Kabupaten Pesisir Selatan, yang sudah empat bulan tidak gajian. Jawabannya, diusahakan segera dibayarkan,” kata Novermal.

Dalam pertemuan tersebut, sebut dia, Barlius membenarkan bahwa tertundanya pembayaran gaji GTT dan PPT dikarenakan Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) definitif di Pesisir Selatan belum dilantik.

Sebelumnya, jabatan Kacabdin Wilayah VII Pesisir Selatan diemban oleh Mahyan. Namun saat ini, ia diangkat menjadi Kabid di Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar.

Disebutkan, Kacabdin itu sekaligus sebagai KPA yang berwewenang mencairkan gaji guru honor, dan kegiatan dinas lainnya. Penggantinya sudah diusulkan ke BKD.

“Kalau Kacabdinnya sudah dilantik, pasti disegerakan pembayarannya,” tegas Bapak Barlius.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumbar, Ahmad Zakri yang ditemui Novermal di kantornya mengatakan, pengganti Kacabdin Pessel baru akan diasesmen oleh Baperjakat sore nanti.

Proses pengisian jabatan tersebut, termasuk beberapa jabatan lainnya, akan disegerakan.

“Mestinya tidak harus menunggu pejabat definitif,” tegas Ahmad Zakti.

“Plt juga bisa jadi KPA,” tambahnya.

Tak sampai disitu, Novermal bahkan mencoba menghubungi Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Hansastri. Melalui komunikasi WhatsApp, Sekda Hansastri juga berjanji akan mempercepat proses pengisian jabatan Kacabdin Pessel.

“Saya sudah perintahkan BKD dan Disdik mempercepatnya,” tegas Hansastri.

Persoalan nasib ratusan guru honor ini juga mendapat perhatian dua orang anggota DPRD Provinsi Sumbar, yakni Hidayat dari Fraksi Gerindra dan Afrizal dari Fraksi Golkar.

“Beliau-beliau ini juga sudah berkomunikasi langsung dengan Sekda, Asisten, Kepala BKD, dan Kepala Disdik, dan meminta supaya gaji guru honor tersebut segera dibayarkan,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, nasib GTT dan PTT di Pessel semakin memprihatinkan. Mereka kecewa karena empat bulan hak honornya tidak kunjungan cair.

“Ini sudah terlalu lama. Sudah empat bulan, honor kami yang tidak seberapa tidak kunjung cair. Ini karena Cabdinnya belum definitif sehingga berpengaruh terhadap honor kami,” jelas salah seorang GTT di salah satu SMA di Pesisir Selatan.

Menurut GTT itu, mereka belum menerima honor sejak Mei hingga Agustus 2022.

“Kami berharap agar pihak yang berwenang membantu agar honorarium kami disegerakan. Karena itu sangat kami nantikan. Jumlahnya mungkin kecil tapi nilainya sangat besar bagi kami. Jadi harapan kami mohon kepada bapak ibu yang berwenang bantulah kami agar gaji kami segera dicairkan,” katanya.

Besaran honor yang diterima juga bervariasi. Nilainya tergantung dari jumlah jam mata pelajaran yang didapatkan. Satu jam mata pelajaran honor yang diterima hanya Rp50 ribu per bulan.

“Kalau guru yang mengajar dapat 10 jam pelajaran, berarti sebulan nya cuma Rp500 ribu. Ada yang paling banyak Rp1,2 juta per bulan, ada juga paling paling rendah Rp150 ribu,” ulasnya.

Para GTT dan PTT itu, kata dia sebetulnya banyak yang kesal. Tapi, mereka tak berdaya karena tak punya kekuasaan untuk mempercepat cairnya uang honor sebagai hak yang seharusnya sudah diterima.

Diketahui, jumlah PTT yang terdata Dapodik sebanyak 908 orang dan PTT sebanyak 443 orang. Dan masih banyak juga yang belum masuk Dapodik.

Para GTT meminta pihak provinsi tidak memperlama pengangkatan Cabdin Wilayah VII Pesisir Selatan.

Mereka berharap tidak menunda-nunda karena banyak ratusan GTT sudah menjerit. Di tengah peningkatan Inflasi saat ini, banyak kebutuhan keluarga yang dipenuhi.

“Jadi, tolong perhatikan juga nasib kami. Hak kami tolong jangan ditunda terlalu lama. Kami butuh biaya hidup,” tuturnya.

(niko/ksr)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *