KITASIAR.com – Hujan berintensitas tinggi yang terjadi sejak Senin sore hingga malam, 21 September 2026, memicu longsor di kawasan hulu Sungai Batang Laso, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Material longsoran terbawa arus hingga menerjang Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok di Kecamatan Gunung Talang dan permukiman masyarakat.
Nagari Batang Barus dan Nagari Koto Gaek Guguak menjadi dua wilayah yang terdampak langsung.
Pemerintah Kabupaten Solok di bawah kepemimpinan Bupati Solok Jon Firman Pandu dan Wakil Bupati H. Candra menetapkan status tanggap darurat melalui Keputusan Bupati Solok Nomor 300.2-265-2026 tertanggal 22 September 2026.
Status tanggap darurat berlaku selama 14 hari, mulai 22 September hingga 5 Oktober 2026, kemudian diperpanjang sampai 12 Oktober 2026.
Penanganan difokuskan pada pencarian dan pertolongan korban, evakuasi, pengungsian, pemenuhan kebutuhan dasar, pembersihan wilayah terdampak, pemulihan akses dan fasilitas umum, serta keberlangsungan pelayanan pemerintahan.
Dua Warga Meninggal
Bencana tersebut menyebabkan dua warga meninggal dunia, yakni Daffi Arahman (21) dan Agusra (59).
Daffi Arahman ditemukan pada Selasa, 22 September 2026, sekitar pukul 14.16 WIB. Sementara Agusra ditemukan pada Jumat, 25 September 2026, sekitar pukul 11.30 WIB.
Selain korban meninggal dunia, sejumlah warga mengalami luka ringan dan dua orang mengalami luka berat.
Muhammad Nur Zen (56), ASN PPPK pada Bagian Umum Setda Kabupaten Solok, mengalami fraktur anggota gerak bawah disertai perdarahan dan dirujuk ke Semen Padang Hospital.
Korban lainnya, Affan Alqadri (26), mengalami cedera kepala dengan GCS 15, fraktur comminuted occipital, dan subarachnoid hemorrhage atau perdarahan subaraknoid. Korban menjalani perawatan di ICU dan kemudian dirujuk ke RSUP Dr. M. Djamil Padang.
Korban luka ringan juga mendapatkan penanganan medis, baik rawat jalan maupun perawatan di ruang bedah RSUD Arosuka.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau RSUD Arosuka pada 25 September 2026. Dalam kunjungan tersebut, Wapres meminta korban mendapatkan pelayanan hingga pulih dan kelompok rentan di pengungsian dipantau secara berkala.
513 Warga Mengungsi
Bencana menyebabkan 513 warga mengungsi. Rinciannya, 10 orang berada di Rumah Pabrik Tahu, 15 orang di Petshop, dan 488 orang melakukan pengungsian secara mandiri.
Penanganan pengungsi menjadi bagian dari operasi tanggap darurat bersama pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, serta pemulihan akses dan fasilitas umum.
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat meninjau lokasi bencana pada 22 September 2026.
Pada 24 September, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama Kepala BNPB dan Sekretaris Utama BNPB meninjau penanganan bencana.
Sehari kemudian, 25 September, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau pengungsian, RSUD Arosuka, serta kawasan terdampak.
Menteri Dalam Negeri datang ke posko dan lokasi terdampak pada 30 September, sedangkan Wakil Menteri Dalam Negeri melakukan kunjungan pada 1 Oktober 2026.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, pemerintah pusat menekankan keselamatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar, pencarian korban, serta pemulihan akses dan fasilitas publik.
Kerusakan Kompleks Perkantoran Pemkab
Bencana turut berdampak pada Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok.
Bangunan yang mengalami kerusakan berat meliputi Gedung Kantor Permanen Sekretariat DPRD, Gedung Kantor Dinas Pariwisata, Gedung Kantor Dinas PUPR, Gedung Kantor DPMN, dan Gedung Pos Jaga Satpol PP.
Kerusakan ringan terjadi pada Kantor DPRD, Gedung Pertemuan DPRD, Inspektorat, BKPSDM, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Bapelitbang, dan Bapenda.
Sementara kerusakan sedang terjadi pada Gedung UPTD Laboratorium Dinas PUPR dan Gedung Pos Jaga Damkar.
Dampak pada Rumah dan Infrastruktur
Dampak juga terjadi pada rumah warga dan lahan pertanian.
Sebanyak 19 rumah mengalami kerusakan berat, sembilan rusak sedang, 33 rusak ringan, 13 rumah terendam, dan 10 rumah berada dalam kondisi rawan atau berisiko.
Pada sektor pertanian, sekitar 42 hektare sawah dan 15 hektare lahan kering terdampak.
Selain itu, lima ruas jalan dan dua jembatan mengalami kerusakan.
Kendaraan yang terdampak terdiri atas tujuh kendaraan roda empat dan dua kendaraan roda dua.
Penanganan oleh Tim Gabungan
Penanganan bencana melibatkan TNI AD/Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol, Kodim 0309/Solok, Yon TP 951/PM, Denzipur, TNI AL, Polri, pemerintah daerah, Poldam Kabupaten Solok, BPBD, PMI, Basarnas, serta unsur terkait lainnya.
Basarnas melaksanakan pencarian dan evakuasi korban.
BPBD Kabupaten Solok menangani pencarian dan evakuasi, pembersihan rumah dan kantor, pendistribusian logistik, kaji cepat, pendataan, serta pengoperasian posko.
TNI AD mengerahkan personel dan peralatan untuk mempercepat pembersihan kawasan perumahan, perkantoran, dan fasilitas umum. TNI AL juga mendukung pengerahan personel dan peralatan.
Polri membantu pengamanan dan pembersihan serta mendirikan dapur umum. Kejaksaan turut mendirikan dapur umum.
Dinas Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan dan melakukan pendataan korban luka. Dinas Sosial mengoperasikan dapur umum dan membantu administrasi korban.
Dinas Lingkungan Hidup mengoordinasikan pembersihan material dan pengelolaan hasil pembersihan.
Satpol PP dan Damkar mendukung personel serta sarana operasional, sedangkan Dinas Kominfo Kabupaten Solok menangani publikasi dan dokumentasi penanganan.
Dukungan Alat Berat
Pembersihan wilayah terdampak didukung peralatan dari BPBPK, BPJN, BWSS V, DPUPR, BNPB, TNI, serta pihak swasta.
Peralatan yang dikerahkan meliputi ekskavator besar dan kecil, ekskavator breaker, dump truck, motor grader, wheel loader, backhoe loader, water tanker, ekskavator capit, serta peralatan pendukung lainnya.
BWSS V mengerahkan 12 ekskavator besar dan dua ekskavator breaker.
BPBPK mengerahkan dua ekskavator besar, satu ekskavator kecil, delapan dump truck, dan satu ekskavator breaker.
Peralatan tersebut digunakan untuk membersihkan material bencana, membuka kembali akses jalan, membersihkan rumah dan fasilitas umum, serta mendukung pembersihan sungai.
Pembersihan Fasilitas Umum dan Sungai
Masjid Kayu Aro yang terdampak bencana telah dibersihkan dan siap digunakan kembali sesuai fungsinya.
Setelah penanganan awal, tim SAR gabungan juga diarahkan melakukan pembersihan sungai karena kawasan tersebut berpotensi menjadi sumber ancaman bencana susulan.
Badan Geologi Kementerian ESDM pada 5 Oktober 2026 merekomendasikan pembangunan sistem peringatan dini terpadu dan sabo dam untuk mengurangi risiko banjir bandang di kawasan tersebut.
Badan Geologi juga merekomendasikan evaluasi menyeluruh terhadap Kompleks Perkantoran Pemkab Solok. Apabila hasil kajian menunjukkan lokasi berada pada jalur aliran utama atau zona pengendapan material, relokasi bertahap ke lokasi yang lebih aman menjadi salah satu prioritas mitigasi jangka menengah dan panjang.
Arahan Pemkab Solok
Bupati Solok Jon Firman Pandu menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Seluruh jajaran diminta bekerja cepat, terpadu, dan responsif serta memastikan masyarakat terdampak memperoleh pelayanan, bantuan, dan kebutuhan dasar.
Wakil Bupati Solok H. Candra melakukan koordinasi penanganan bersama Forkopimda, termasuk memantau pembersihan kawasan terdampak dan evaluasi penanganan darurat.
Penanganan tersebut berjalan dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, TNI, Polri, Basarnas, BNPB, PMI, organisasi kemanusiaan, serta unsur masyarakat.
Bantuan BNPB
BNPB melalui UPT BNPB di Kota Padang memberikan dukungan awal berupa 100 kilogram beras, 50 paket sembako, lima dus minyak goreng, 10 dus sarden, sekitar 100 lembar selimut, dan 20 dus air mineral.
Sekretaris Utama BNPB bersama dua direktur BNPB dan Tim Reaksi Cepat turut memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam asesmen lapangan, kebutuhan operasi darurat, dukungan posko, serta konsolidasi data.
Kronologi Penanganan
Bencana terjadi pada 21 September 2026 akibat hujan berintensitas tinggi yang memicu longsor di hulu Sungai Batang Laso.
Pada 22 September, Pemerintah Kabupaten Solok menetapkan status tanggap darurat sekaligus melaksanakan pencarian dan penanganan korban.
Pada 24 September, Menko PMK, Kepala BNPB, dan Sekretaris Utama BNPB meninjau penanganan di lapangan.
Pada 25 September, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau pengungsian, RSUD Arosuka, dan kawasan terdampak.
Pada 30 September, Menteri Dalam Negeri mengunjungi posko dan lokasi bencana.
Pada 1 Oktober, Wakil Menteri Dalam Negeri meninjau kondisi lapangan.
Setelah masa tanggap darurat awal berakhir pada 5 Oktober, Pemerintah Kabupaten Solok memperpanjang status tersebut hingga 12 Oktober 2026 untuk memastikan penanganan, pemulihan akses dan fasilitas, pelayanan masyarakat, serta kesiapsiagaan terhadap potensi bencana susulan tetap berjalan.
Penanganan selanjutnya diarahkan tidak hanya pada penyelesaian dampak darurat, tetapi juga pemulihan kehidupan masyarakat, rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, serta penguatan mitigasi bencana berdasarkan hasil evaluasi kondisi wilayah.
(*)
Silahkan ikuti konten menarik lainnya dari Kitasiar.com di Google News
