KITASIAR.com – Nasib Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat (Sumbar) semakin memprihatinkan.
Sudah masuk empat bulan, honor mereka belum kunjung dicairkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Ratusan GTT dan PTT tingkat SMA/SMK tersebut belum mendapatkan hak honornya padahal sudah masuk masa empat bulan.
Dari informasi yang dihimpun, belum cairnya honor GTT dan PTT karena Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cabdin) Definitif Wilayah VII Pesisir Selatan belum diangkat.
Saat ini, jabatan Cabdin Wilayah VII di Negeri berjuluk sejuta pesona tersebut hanyalah seorang Plt. Sehingga, tidak memiliki kewenangan yang sama dengan Cabdin Definitif dalam proses pencairan honor GTT dan PTT.
“Ini sudah terlalu lama. Sudah empat bulan, honor kami yang tidak seberapa tidak kunjung cair. Ini karena Kepala Cabdinnya belum diangkat sehingga berpengaruh terhadap honor kami,” jelas salah seorang GTT di salah satu SMA di Pesisir Selatan.
Menurut GTT itu, mereka belum menerima honor sejak Mei hingga Agustus 2022.
“Kami berharap agar pihak yang berwenang membantu agar honorarium kami disegerakan. Karena itu sangat kami nantikan. Jumlahnya mungkin kecil tapi nilainya sangat besar bagi kami. Jadi harapan kami mohon kepada bapak ibu yang berwenang bantulah kami agar honor kami segera dicairkan,” katanya.
Besaran honor yang diterima juga bervariasi. Nilainya tergantung dari jumlah jam mata pelajaran yang didapatkan. Satu jam mata pelajaran honor yang diterima hanya Rp50 ribu per bulan.
“Kalau guru yang mengajar dapat 10 jam pelajaran, berarti sebulannya cuma Rp500 ribu. Ada yang paling banyak Rp1,2 juta per bulan, ada juga paling paling rendah Rp150 ribu,” ulasnya.
Para GTT dan PTT itu, kata dia sebetulnya banyak yang kesal. Tapi, mereka tak berdaya karena tak punya kekuasaan untuk mempercepat cairnya uang honor sebagai hak yang seharusnya sudah diterima.
Diketahui, jumlah PTT yang terdata Dapodik sebanyak 908 orang dan PTT sebanyak 443 orang. Dan masih banyak juga yang belum masuk Dapodik.
Para GTT meminta pihak provinsi tidak memperlama pengangkatan Cabdin Wilayah VII Pesisir Selatan. Mereka berharap tidak menunda-nunda karena banyak ratusan GTT sudah menjerit. Di tengah peningkatan Inflasi saat ini, banyak kebutuhan keluarga yang dipenuhi.
“Jadi, tolong perhatikan juga nasib kami. Hak kami tolong jangan ditunda terlalu lama. Kami butuh biaya hidup,” tuturnya. (niko/ksr)
