Bawaslu Pesisir Selatan Deklarasikan Kampung Pengawasan Partisipatif di Nagari Gurun Panjang Utara

Foto bersama usai Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Bawaslu Pesisir Selatan dengan Pemerintah Nagari Gurun Panjang Utara tentang Kampung Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024.

KITASIAR.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat deklarasikan Kampung Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum atau Pemilu Tahun 2024 di Nagari Gurun Panjang Utara, Kecamatan Bayang, Selasa (10/10/2023).

Deklarasi Kampung Pengawasan Partisipatif ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pemilu serta mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan di setiap tahapan pemilu.

Pengawasan partisipatif dilakukan untuk memujudkan warga negara yang aktif dalam mengikuti perkembangan pembangunan demokrasi. Pengawasan juga menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih.

Bacaan Lainnya

Ketua Bawaslu Pesisir Selatan Afriki Musmaidi mengatakan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

“Kedaulatan rakyat artinya menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam suatu negara,” jelas Afriki.

Selain itu, lanjut Afriki, pemilu juga sebagai wadah untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kekuasan tertinggi tersebut.

Afriki mengatakan deklarasi kampung pengawasan partisipatif ini adalah salah satu upaya Bawaslu Pesisir Selatan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan maupun dalam pengawasan di setiap tahapan pemilu.

“Ketika kita sudah bersama-sama melakukan pengawasan, maka kita dapat menghentikan dan mencegah disetiap potensi kecurangan yang terjadi dalam pemilu itu sendiri,” sebut Afriki.

Bawaslu Pesisir Selatan juga mengajak segenap kelompok masyarakat untuk melapor ke bawaslu jika menemukan kecurangan dari peserta pemilu.

Afriki berharap dengan adanya kampung pengawasan ini bisa menjadi spirit awal dalam mengawal pemilu sehingga pemilu nantinya dapat menghasilkan kepemimpinan yang rakyat harapkan sesuai dengan cita-cita demokrasi.

“Mari kita bersama-sama mengawal prosesnya dalam penyelenggaraan pemilu 2024 nanti,” tutur Afriki.

Penandatanganan Deklarasi Kampung Pengawasan Partisipatif Pemilu Tahun 2024 oleh Ketua Bawaslu Sumatera Barat yang diwakili Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Muhammad Khadafi dan Bupati Pesisir Selatan yang diwakili Sekretaris Daerah Mawardi Roska.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumatera Barat melalui Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Muhammad Khadafi berharap setelah deklarasi kampung pengawasan partisipatif ini pelanggaran-pelanggaran pemilu dapat diantisipasi serta diminimalisir.

Menurutnya, jika semua masyarakat bergerak dan tergerak bersama-sama untuk melakukan pencegahan secara partisipatif maka semua bentuk pelanggaran akan hilang. Bawaslu tidak ingin setelah ada kejadian, baru dilakukan antisipasi, untuk itu pencegahan harus dikedepankan.

Muhammad Khadafi menambahkan bahwa di Bawaslu juga ada aplikasi melaporkan pelanggaran pemilu dengan nama Sigap Lapor.

“Jadi, kalau mau melapor tidak perlu datang ke bawaslu, cukup melalui sarana itu, sehingga antisipasi dapat dilakukan secara dini,” ujar Muhammad Khadafi.

Pembacaan Deklarasi Kampung Pengawasan Partisipatif Pemilu Tahun 2024 oleh Wali Nagari Gurun Panjang Utara.

Sekretaris Daerah Pesisir Selatan Mawardi Roska mengatakan agar hak suara dapat tersalurkan dengan baik dalam memilih pemimpin yang diinginkan masyarakat maka negara atau pemerintah menghendaki masyarakat terlibat aktif untuk mengawasi pelaksanaan pemilu itu sendiri.

“Ini penting untuk mencegah permainan-permainan curang dan tidak sesuai dengan aturan dalam pelaksanaan pemilu nanti,” ungkap Mawardi Roska.

Mawardi Roska berharap melalui deklarasi kampung pengawasan partisipatif ini bisa memberikan pendidikan dan pemahaman politik kepada masyarakat.

Turut hadir dalam deklarasi tersebut, Bupati Pesisir Selatan yang diwakili Sekretaris Daerah Pesisir Selatan Mawardi Roska, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang diwakili Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Muhammad Khadafi, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Pesisir Selatan dan Ketua Bawaslu Pesisir Selatan Afriki Musmaidi beserta Anggota dan jajarannya, Anggota Komisi Pemilahan Umum (KPU) Pesisir Selatan, Camat beserta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Bayang, Wali Nagari beserta unsur masyarakat Nagari Gurun Panjang Utara. (adv)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *