KITASIAR.com — Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati postur sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat kerja yang digelar Kamis (4/9/2025) malam.
Kesepakatan tersebut menetapkan target pendapatan negara meningkat Rp 5,9 triliun menjadi Rp 3.153,6 triliun. Tambahan pendapatan itu berasal dari kenaikan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 1,7 triliun, serta kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kementerian dan lembaga sebesar Rp 4,2 triliun. Dengan demikian, target penerimaan kepabeanan dan cukai pada 2026 menjadi Rp 336 triliun, sedangkan PNBP naik menjadi Rp 459,2 triliun.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menjelaskan, tambahan pendapatan sebesar Rp 5,9 triliun tersebut akan digunakan untuk cadangan belanja negara Rp 5,2 triliun dan cadangan anggaran pendidikan Rp 0,7 triliun. Belanja diarahkan pada program prioritas presiden, fungsi utama yang belum dialokasikan, serta kegiatan yang berdampak terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, rapat juga menyepakati asumsi dasar ekonomi makro, antara lain pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp 16.500 per dolar AS, suku bunga SBN 10 tahun 6,9 persen, harga minyak mentah Indonesia 70 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 610 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 984 ribu barel setara minyak per hari.
Dari sisi sasaran pembangunan, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan 4,44–4,96 persen, angka kemiskinan 6,5–7,5 persen, kemiskinan ekstrem 0–0,5 persen, rasio gini 0,377–0,380, indeks modal manusia 0,57, indeks kesejahteraan petani 0,7731, proporsi penciptaan lapangan kerja 37,95 persen, serta pendapatan nasional per kapita (GNI) 5.520 dolar AS.
Rapat kerja ini dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. (*/ksr)
