KITASIAR.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Sumatera Barat, Ermizen menyarankan agar pos retribusi masuk kawasan wisata Carocok Painan tidak dipusatkan di depan Masjid Samudera Ilahi atau lebih dikenal dengan Masjid Terapung.
Menurutnya, pos retribusi masuk kawasan wisata tersebut dipindahkan saja dari depan masjid itu.
Sebab, hal itu akan menjadi kerancuan bagi pengunjung yang belum mengetahui fungsi dari pos tersebut.
“Iya, sebaiknya dipindahkan saja,” jelas Ermizen saat dihubungi, Sabtu (14/5/2022).
Politisi PAN itu mengatakan pemerintah daerah atau melalui dinas terkait disarankan untuk membuat pos retribusi satu paket dengan pintu masuk yang dijaga dinas perhubungan di kawasan utama masuk wisata Carocok Painan.
Bahkan sebut dia, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bakal bisa bertambah jika dibuat sepaket di pintu utama masuk kawasan Carocok.
“Jadi, bisa di tempat semula atau dipindahkan ke pintu masuk utama dekat perhubungan jaga pintu masuk, langsung satu paket dengan parkir. Malahan bisa bertambah PAD kita,” ujarnya.
Untuk itu, Pemda juga tidak perlu cemas soal berkurang atau bertambahnya PAD melalui retribusi masuk kawasan wisata.
Jika, pengelolaannya terurus dengan baik dan maksimal, maka kebocoran PAD yang dikhawatirkan dapat ditekan.
Sementara salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan pemerintah daerah mesti profesional dalam mengelola kawasan wisata Carocok Painan.
Seharusnya, jika memang pos retribusi itu diberlakukan di depan masjid terapung yang telah viral itu, maka harus ada sosialisasi sehingga masyarakat atau pengunjung luar daerah tidak salah paham dengan keberadaan petugas yang memungut biaya masuk kawasan wisata di depan masjid terapung.
“Kalau saya melihat, itu sepertinya dadakan. Atau karena kemarin itu momen lebaran ya, sehingga untuk meningkatkan PAD dibuat kebijakan seperti itu. Nah, sekarang menjadi bola liar dan dipelintir banyak orang. Ini akibat kalau sosialisasinya tidak jalan,” katanya.
Dengan viralnya masjid terapung seolah berbayar masuk masjid tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan wisata.
“Ambil hikmah dari semua kejadian itu. Masukan dan saran atau kritik dari warga, pengunjung luar atau netizen juga dapat diserap untuk solusi yang lebih baik,” ulasnya. (niko)
