KITASIAR.com — Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan sosial (bansos) penanganan pascabencana sekaligus bansos reguler bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Penyaluran dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada satu data nasional serta dikawal pendamping sosial dan pemerintah daerah agar bantuan tepat sasaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Bantuan Rumah dan Bantuan Sosial Pascabencana Sumatera yang digelar secara daring, Senin (26/1/2026). Rapat dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
Gus Ipul menjelaskan, bansos penanganan pascabencana yang disalurkan meliputi santunan ahli waris korban meninggal dunia, santunan korban luka berat, bantuan isian hunian sementara dan hunian tetap, jaminan hidup untuk kebutuhan lauk pauk, hingga bantuan sosial penguatan ekonomi keluarga terdampak.
“Kementerian Sosial menyalurkan bantuan pascabencana sesuai mekanisme yang sudah ada dan terus berjalan,” ujar Gus Ipul.
Untuk santunan ahli waris korban meninggal dunia, Kemensos memberikan bantuan sebesar Rp15 juta per korban. Berdasarkan data sementara, penerima santunan mencapai 1.140 jiwa. Hingga kini, lebih dari 800 ahli waris telah menerima bantuan, sementara sisanya masih menunggu proses verifikasi.
Selain itu, Kemensos menyalurkan bantuan isian hunian sementara maupun hunian tetap sebesar Rp3 juta per keluarga. Bantuan ini menyasar lebih dari 171 ribu jiwa terdampak di tiga provinsi, seiring proses pendataan yang terus diperbarui.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa pemulihan, Kemensos juga menyalurkan jaminan hidup berupa uang lauk pauk sebesar Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan. Program ini menyasar lebih dari 500 ribu jiwa terdampak. Sementara itu, bantuan penguatan ekonomi keluarga diberikan secara tunai sebesar Rp5 juta per keluarga terdampak yang kehilangan sumber penghasilan.
Terkait mekanisme penyaluran, Gus Ipul menegaskan seluruh bantuan berbasis satu data nasional yang bersumber dari BNPB, ditetapkan kepala daerah dalam daftar nominatif by name by address (BNBA), serta divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Setelah data final, bantuan disalurkan lewat Himbara atau PT Pos. Tentu kemudian nanti akan ada proses laporan penyaluran dan kita akan sama-sama untuk bisa mendampingi agar bantuan ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh keluarga penerima manfaat,” kata dia.
Pendampingan penyaluran dilakukan oleh SDM Kemensos bersama pemerintah daerah dengan melibatkan pendamping PKH, Tagana, Pordam, Karang Taruna, serta pilar kesejahteraan sosial lainnya. Pendampingan ini bertujuan memastikan bantuan diterima tepat sasaran sekaligus memperkuat sistem pelaporan dan monitoring.
Gus Ipul menambahkan, kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera diperkirakan mencapai lebih dari Rp2 triliun dan telah dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan untuk disiapkan secara bertahap.
“Sebagaimana arahan Presiden, kita harapkan penyalurannya cepat tapi tetap prudent, tetap berhati-hati dan tepat sasaran,” ujar Gus Ipul.
Di sisi lain, Kemensos juga menyalurkan bansos reguler berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako dengan total anggaran lebih dari Rp1,8 triliun. Penyaluran bansos reguler ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) hasil pemutakhiran Badan Pusat Statistik (BPS).
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BPS Amalia Adininggar, serta jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
(*/ksr)
