KITASIAR.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat mencatat realisasi pembayaran klaim/santunan jaminan sosial ketenagakerjaan sepanjang tahun 2025 mencapai Rp46.242.385.836.
Dana tersebut dibayarkan kepada masyarakat pekerja, keluarga atau ahli waris, serta dalam bentuk beasiswa bagi anak pekerja Kabupaten Pesisir Selatan.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pesisir Selatan, Susi Susanti mengatakan pembayaran itu merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi pekerja dan keluarga pekerja dari berbagai risiko kerja maupun risiko sosial ekonomi.
“Sepanjang 2025, kami telah membayarkan klaim/santunan sebesar Rp46,24 miliar untuk 3.630 kasus yang tersebar dalam lima program perlindungan sosial di Pesisir Selatan,” katanya.
Ia merinci, Jaminan Hari Tua (JHT) menjadi program dengan nilai klaim terbesar, yakni Rp40.178.728.900 dari 2.726 kasus.
Selanjutnya, Jaminan Kematian (JKM) dengan total santunan Rp2.924.000.000 dari 158 kasus.
Kemudian, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) klaim sebesar Rp1.593.069.650 dari 657 kasus.
Adapun Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dengan total santunan sebesar Rp1.126.718.456 dari 44 kasus.
Sementara itu, Jaminan Pensiun (JP) menjadi program dengan nilai klaim paling kecil, yakni Rp419.868.830 dari 45 kasus.
“Pembayaran klaim/santunan ini adalah hak peserta. Kami memastikan prosesnya berjalan sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Menurut Susi, besarnya nilai klaim/santunan yang dibayarkan menandakan meningkatnya kesadaran pekerja terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial.
Manfaat program ini, kata dia, sangat dirasakan saat pekerja menghadapi kondisi darurat seperti kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, hingga memasuki masa pensiun.
Karena itu, ia mengimbau seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun informal, untuk memastikan kepesertaan tetap aktif agar mendapatkan perlindungan optimal.
“Program ini menjadi jaring pengaman bagi pekerja. Kami berharap semakin banyak masyarakat pekerja di Pesisir Selatan yang sadar pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” tutupnya.
(jef)
