KITASIAR.com – Upaya memperkuat kualitas demokrasi kembali digaungkan Bawaslu Sumatera Barat melalui penyelenggaraan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) di Pesisir Selatan, Minggu (16/11/2025).
Kegiatan ini menjadi ruang penting untuk melahirkan generasi muda yang berperan aktif dalam mengawasi proses Pemilu.
Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan, Humas, dan Partisipasi Masyarakat (P2H) Bawaslu Sumatera Barat, Muhamad Khadafi, menyampaikan bahwa pengawasan Pemilu berkualitas tidak dapat terwujud tanpa kolaborasi antara masyarakat dan pengawas Pemilu.
“Guna mewujudkan pengawasan Pemilu yang berkualitas diperlukan keterlibatan masyarakat serta pengawas yang profesional,” ujarnya saat membuka kegiatan.
Khadafi menjelaskan bahwa pengalaman Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 memberikan banyak pembelajaran yang harus direspons secara cepat dan tepat. Karena itu, pasca-Pemilu menjadi momentum strategis untuk mencetak kader penggerak pengawasan partisipatif.
“Kesempatan pasca-Pemilu menjadi momentum yang tepat mencetak masyarakat sebagai kader penggerak pengawas partisipatif. Kita libatkan mereka yang belajar di SMA, madrasah, OKP, akademisi, kelompok masyarakat,” kata Khadafi yang juga Anggota Bawaslu Sumbar.
Menurutnya, P2P tidak hanya menjadi ajang edukasi, tetapi juga wadah bagi pengawas Pemilu untuk mendengar langsung suara masyarakat mengenai pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebelumnya. Ia menilai sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemilu sudah tidak lagi relevan dengan perubahan perilaku masyarakat.
“Kita harap setelah ini Undang-Undang Pemilu kita harus menyertakan pasal spesifik. Banyak pasal yang belum mencerminkan kondisi kekinian dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Khadafi menyoroti pergeseran bentuk politik uang yang kini memanfaatkan e-wallet seperti Gopay, Dana, hingga Seabank mengikuti pola belanja masyarakat yang semakin digital. Sementara itu, regulasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 masih fokus pada praktik konvensional seperti pemberian amplop dan sembako.
Di kesempatan yang sama, Khadafi mendorong agar Kantor Bawaslu Pesisir Selatan dapat menjadi “rumah demokrasi” bagi masyarakat.
“Masyarakat tanpa rasa canggung bisa menikmati akses informasi, data, atau apapun mengenai demokrasi dan pengawasan Pemilu tingkat lokal maupun nasional dengan mudah,” katanya.
Ketua Bawaslu Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi, menyebut bahwa keberagaman peserta P2P menjadi kekuatan tersendiri dalam kegiatan ini.
“Ada dosen, siswa MAN 2 Pessel, SMAN 3 Painan, perwakilan OKP seperti HMI, GMNI, ada di sini. Masyarakat dari daerah paling utara seperti Koto XI Tarusan, Bayang, sampai arah selatan Lunang, Silaut, ikut program ini,” tuturnya.
Afriki berharap para peserta, terutama yang berasal dari kalangan muda, dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat wawasan dan peran mereka dalam pengawasan Pemilu.
P2P Bawaslu Pesisir Selatan berlangsung selama satu hari dan diikuti 40 peserta. Mereka mendapatkan pendalaman materi yang telah dipelajari melalui modul, menyampaikan tugas, dan menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL). Materi yang diberikan berfokus pada pencegahan, pelaporan dugaan pelanggaran, hingga pengawasan partisipatif.
Fasilitator kegiatan terdiri dari Syauqi Fuadi (Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi), Nurmaidi (Kordiv P2H), Syafrizal, dan Bambang Putra Niko (Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa/HPS). Dari Bawaslu Sumbar turut hadir Kepala Bagian Pengawasan, Fadhlul Hanif, bersama tim. (*)
