KITASIAR.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) menggelar kegiatan diskusi bertajuk sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Aula Gedung Pertemuan SMAN 3 Painan, Sabtu (19/7/2025).
Kegiatan ini menghadirkan Anggota Bawaslu Pesisir Selatan, Nurmaidi, sebagai narasumber utama.
Peserta diskusi adalah siswa dan siswi SMAN 3 Painan yang dinilai memiliki peran strategis dalam pembangunan demokrasi ke depan.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Adri Gustina, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini.
“15 atau 20 tahun ke depan, siswa-siswi ini yang akan melanjutkan tonggak estafet kita dalam bernegara dan berbangsa,” ujar Adri Gustina setelah kegiatan berlangsung.
Dalam paparannya, Nurmaidi yang menjabat sebagai Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Pessel menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap sejumlah isu strategis, seperti politik uang, hoaks, dan politisasi SARA.
“Terkhusus untuk politik uang ini, mengingat kejadian di Pilkada Kab. Barito Utara harusnya menjadi pembelajaran bagi kita semua,” kata Nurmaidi.
Ia menegaskan bahwa jika praktik politik uang dibiarkan terus tumbuh sebagai budaya di tengah masyarakat, maka tatanan demokrasi berpotensi rusak.
“Kalau politik uang ini menjadi budaya di tengah-tengah masyarakat, bukan tidak mungkin demokrasi ini akan hancur,” ujarnya.
Nurmaidi menambahkan, semangat Bawaslu dalam memberikan pendidikan politik, khususnya kepada pemilih pemula, lahir dari kekhawatiran akan dampak jangka panjang praktik-praktik yang merusak demokrasi.
“Hal inilah yang membawa semangat kita untuk terus mencoba berinovasi untuk memberikan pendidikan politik kepada pemilih, terkhusus pemilih pemula,” lanjutnya.
Ia berharap, melalui pendidikan politik yang terus digencarkan, praktik politik uang dapat ditekan dan demokrasi yang berlandaskan Pancasila dapat berjalan lebih optimal.
“Sehingga kita punya harapan untuk memutus mata rantai politik uang ini dan demokrasi Pancasila yang kita tanamkan, dapat berjalan optimal oleh pemangku kepentingan,” tutup Nurmaidi. (*)
